Kadispora Tanjung Jabung Barat Sukses "Permalukan" Bupati Di Hadapan Parlemen

Kualatungkal, (PR Jambi)

Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, Faisal Riza kecewa dan marah dengan kelakuan Kadispora Tanjabbar, Otto Riadi yang tidak pernah menghargai undangan dari DPRD Tanjabbar untuk  menghadiri rapat paripurna dewan, sehingga membuat Bupati H Safrial MS ‘malu’.
Kemarahan Ketua DPRD Tanjab Barat, Faisal Riza ini disampaikannya ketika menyamakan pemandangan umum oleh fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanjabbar tahun 2017, Jum’at (23/7/2018).
Peristiwa yang membuat Bupati ‘malu’ atas kelakuan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga, Otto Riadi yang tidak pernah menghadiri undangan dari DPRD dalam berbagai kegiatan Paripurna DPRD nampaknya juga jadi pelajaran bagi buat  Kepala OPD lain.
Kemarahan Ketua DPRD Tanjabbar, Faisal Riza ditumpahkan di rapat Paripurna langsung di depan Bupati sehingga menimbulkan kesan pembantu OPD bukannya membuat Bupati bangga malah menjadi malu di hadapan anggota DPRD Tanjabbar.
Ketua DPRD Tanjabbar, Faisal Riza meminta Bupati Tanjabbar agar betul-betul memberikan pencerahan  kepada OPD-OPD agar dapat menghargai rapat Paripurna DPRD.
“Jangan dianggap main-main undangan Paripurna ini, apalagi soal pertanggungjawaban penggunaan APBD. Ini Kadispora, Otto Riadi tidak pernah hadir setiap kali undangan Paripurna,” tegas Icol sapaan Ketua DPRD Tanjab Barat ini yang sempat sebelumnya menanyakan Kadispora itu di rapat Paripurna DPRD Tanjabbar.
Karena tidak ada jawaban, Icol menegaskan kalau pejabat seperti itu untuk apa dipertahankan oleh Bupati. Dari penilaian DPRD tidak ada kemajuan yang dibuat oleh Kadispora yang katanya diambil dari luar. 
“Cek saja apa yang sudah dibuatnya, kemajuan apa yang sudah dibuat di bidang pariwisata, maupun olahraga. Arakan sahur sepi di daerah ini. Malah tambah menurun, tidak ada yang dapat dibanggakan dari kerjanya,” beber Icol.
Ia meminta Bupati agar dapat memberikan teguran kepada OPD-OPD yang bengak tersebut. “Jika perlu lakukan evaluasi kinerja untuk OPD-OPD mana yang bisa bekerja dan tidak bekerja. Yang tidak bisa bekerja untuk apa dipakai, yang diperlukan itu pejabat yang bisa bekerja bukan pejabat yang duduk duduk santai saja,” pungkasnya. (yudi/tonang)