Ini 17 Pakta Integritas Prabowo-Ijtima Ulama II, Salah Satunya Menjamin Kepulangan Habib Rizieq

POJOKSATU.id, JAKARTA – Prabowo Subianto menandatangani pakta integritas yang disodorkan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dalam agenda Ijtima Ulama II, Minggu (16/9).

Ada 17 poin dalam pakta integritas tersebut yang harus dibubuhi tandatangannya di depan peserta Ijtima Ulama II.

Pakta intergritas tersebut berisi hasil musyawarah Ijtima Ulama II yang di antaranya menetapkan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai pasangan capres-cawapres 2019.

Berikut 17 poin Pakta Integritas yang ditandatangani Prabowo Subianto:

BACA:

Spanduk HTI Kembali Beredar Dukung Ijtima Ulama II, Ada Adu Domba?

GNPF Kritik Jokowi Pilih KH Ma’ruf Amin Bisa Pecah Belah Umat, Begini Seharusnya

Gerindra Kasih Jaminan Ini Jika Prabowo Menang, Bukti Kompensasi Tak Usung Cawapres Ulama

1. Sanggup melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

2. Siap menjaga dan menjunjung nilai-nilai religius dan etika yang hidup di tengah masyarakat. Siap menjaga moralitas dan mentalitas masyarakat dari rongrongan gaya hidup serta paham-paham merusak yang bertentangan dengan kesusilaan dan norma-norma yang berlaku lainnya di tengah masyarakat Indonesia.

3. Berpihak pada kepentingan rakyat dalam setiap proses pengambilan kebijakan dengan memperhatikan prinsip representasi, proporsionalitas, keadilan, dan kebersamaan.

4. Memperhatikan kebutuhan dan kepentingan umum beragama, baik umat Islam, maupun umat agama-agama lain yang diakui Pemerintah Indonesia untuk menjaga persatuan nasional.

BACA:

Gerindra Kasih Jaminan Ini Jika Prabowo Menang, Bukti Kompensasi Tak Usung Cawapres Ulama

Prabowo Tak Ikuti Rekomendasi, Ijtima Ulama II Tetap Berharap Jokowi Tumbang di Pilpres 2019

Amien Rais Beberkan Cara Tumbangkan Jokowi dengan Modal Dengkul

5. Sanggup menjaga dan mengelola Ukhuwah Islamiyah (Persaudaraan Ummat Islam), secara adil untuk menciptakan ketenteraman dan perdamaian di tengah kehidupan masyarakat Indonesia.

6. Menjaga kekayaan alam nasional untuk kepentingan sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia.